Pada hari Selasa, 21 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto mengadakan rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta untuk membahas percepatan pembangunan Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (IKN). Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono dalam pernyataannya kepada media setelah pertemuan tersebut mengungkapkan bahwa pembangunan IKN tetap menjadi prioritas pemerintah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.
Menurut AHY, pembangunan IKN akan difokuskan pada konsep ‘ibu kota politik’ dengan menyelesaikan pembangunan fasilitas pemerintah seperti lembaga legislatif (DPR RI, DPD RI, dan MPR RI) serta lembaga yudikatif. Hal ini sesuai dengan visi Presiden Prabowo untuk menciptakan tata kelola yang lengkap yang mencerminkan demokrasi.
Dalam rapat, Presiden Prabowo dan stafnya juga membahas sumber pendanaan yang mencakup APBN dan sumber non-APBN melalui kerja sama dengan sektor swasta. AHY menyatakan harapan agar sektor swasta dapat berkontribusi positif dan terintegrasi dengan baik dalam proyek pembangunan IKN.
Kepala Otoritas Ibukota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono melaporkan bahwa pemerintah telah menginvestasikan Rp89 triliun dari anggaran negara untuk membangun infrastruktur penting pada tahap awal pembangunan IKN (2022-2024). Di samping itu, investasi swasta mencapai Rp58,41 triliun hingga September 2024.
Rapat tersebut dihadiri oleh beberapa pejabat pemerintah seperti Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri PUPR Maruarar Sirait, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Kepala Otoritas IKN Basuki Hadimuljono.
