Kepala Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan INDEF, Abra El Talattov, menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk menunda pelaksanaan program penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi secara tepat sasaran.
Menurutnya, jika Presiden Jokowi tidak mengambil sikap tegas dalam mereformasi subsidi energi, hal ini dapat menjadi masalah besar, terutama bagi pemerintahan selanjutnya.
Abra menyebut bahwa pemerintahan Jokowi terus membuat publik cemas dengan wacana pembatasan BBM subsidi yang telah dibahas dari tahun ke tahun, namun tak kunjung terselesaikan. Ia menilai bahwa kebijakan subsidi energi yang terus menerus justru akan menimbulkan sentimen negatif di masyarakat.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa aturan mengenai siapa saja yang berhak menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite dan Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar Subsidi masih dalam pembahasan.
Bahlil menegaskan bahwa aturan tersebut belum akan terbit dalam waktu dekat karena masih dalam tahap pembahasan detail untuk mencerminkan asas keadilan. Menurutnya, penyaluran BBM bersubsidi masih belum tepat sasaran, sehingga perlu dilakukan pembaharuan kebijakan.
Kendati demikian, Bahlil menegaskan bahwa aturan tersebut belum akan diberlakukan pada bulan Oktober, karena masih dalam proses pembahasan lebih lanjut. Ia juga menegaskan pentingnya subsidi BBM tepat sasaran agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkannya.
