Jakarta, CNBC Indonesia – Utang Luar Negeri pemerintah pada Februari 2024 tercatat sebesar US$ 194,8 miliar, atau tumbuh 1,3% (yoy). Utang Luar Negeri (ULN) pemerintah ini meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan 0,1% (yoy) pada bulan sebelumnya.
Kepala Departemen Komunikasi Perkembangan ULN Erwin Haryono mengatakan bahwa peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penarikan pinjaman luar negeri, khususnya pinjaman multilateral, untuk mendukung pembiayaan beberapa program dan proyek pemerintah.
“Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN dan dalam rangka melanjutkan momentum pertumbuhan ekonomi, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung upaya Pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas,” ungkap Erwin.
ULN pemerintah tetap dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja, antara lain pada sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (21,1% dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,1%); Jasa Pendidikan (16,9%); Konstruksi (13,7%); serta Jasa Keuangan dan Asuransi (9,7%).
Erwin mengklaim posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98% dari total ULN pemerintah. Dari data BI, ULN pemerintah yang bertenor jangka pendek hanya US$ 44 juta, kemudian jangka panjang US$ 194,76 juta.
ULN pemerintah ke depannya dibayangi oleh kenaikan dolar AS yang melibas nilai tukar rupiah. Mata uang Garuda selama empat hari terakhir, pasca-Lebaran mengalami tekanan dahsyat. Pagi ini, dari data Refinitiv, Rupiah dibuka di level Rp 16.270 per dolar AS. Rupiah telah melemah 5,78% sejak awal tahun. Perkembangan suku bunga AS dan panasnya geopolitik di Timur Tengah menjadi sumber sentimen utama Rupiah.
