Jakarta, CNBC Indonesia – Politisi senior Malaysia yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri (PM) sebanyak dua kali, Mahathir Mohamad, tengah diselimuti skandal korupsi. Skandal ini terkait dengan penyalahgunaan dana talangan kontroversial yang disponsori negara kepada para pengusaha saat Mahathir menjabat sebagai PM pada tahun 1998.
Berdasarkan laporan Channel News Asia (CNA), pejabat dari badan anti korupsi Malaysia (MACC) menyatakan bahwa skandal tersebut melibatkan pengambilalihan senilai 836 juta ringgit (Rp 2,7 triliun) oleh BUMN Malaysia, Petronas, terhadap aset perusahaan pelayaran yang mempunyai utang tinggi yang dikendalikan oleh putra tertua Mahathir, Mirzan Mahathir, pada bulan Maret 1998.
Penyelidikan terhadap dana talangan yang diberikan oleh Petronas kepada Konsorsium Perkapalan Bhd, perusahaan pelayaran di mana 51% sahamnya dimiliki oleh Mirzan, dapat menjadi masalah bagi Mahathir. Hal ini disebabkan Petronas melapor langsung kepada PM, yang saat itu dipegang oleh Mahathir. Berdasarkan piagam perusahaan minyak tersebut, semua keputusan akuisisi, investasi, dan divestasi harus mendapat persetujuan dari PM dan direksi.
Pejabat MACC menyatakan bahwa sedang dilakukan penyelidikan untuk menentukan peran Mahathir, jika ada, dalam transaksi tersebut. Selain itu, pejabat tinggi Petronas yang menjabat di perusahaan minyak nasional pada saat itu juga akan diwawancarai dalam beberapa hari ke depan sebagai bagian dari investigasi.
Selain skandal dengan Petronas, Mahathir juga terlibat dalam skandal bailout lainnya untuk memberikan dana kepada Malaysia Airlines (MAS) dan dua perusahaan lain, yaitu Central Limit Order Book (CLOB) dan Multi-Purpose Holdings Bhd (MPHB).
Investigasi juga sedang dilakukan terhadap dua perusahaan terkait CLOB dan MPHB yang dikatakan berhubungan dengan pengusaha Singapura, Akbar Khan, dan langsung terkait dengan urusan Daim. Daim sendiri didakwa di pengadilan pada akhir Januari karena gagal melaporkan asetnya.
Kampanye anti-korupsi yang sedang berlangsung telah memicu perdebatan publik dan meningkatkan ketegangan antara Mahathir dan PM saat ini, Anwar Ibrahim. Anwar sebelumnya merupakan wakil PM di bawah kepemimpinan Mahathir.
Mahathir menuduh Anwar telah mengorbankan keluarganya secara politik dan mengkritik bahwa penyelidikan yang dilakukan MACC tidak ideal. Ia juga mengungkapkan bahwa penyelidikan berasal dari bocoran dokumen Pandora Papers yang bersifat selektif.
Kasus tersebut menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, namun proses hukum akan terus berjalan dengan melibatkan pihak terkait dalam investigasi.
