Pemerintah, lembaga negara, dan para pakar akan membuka strategi kebijakan yang harus dan akan ditempuh untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan pada tahun depan. Sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan untuk menjaga ketahanan ekonomi Indonesia di tengah tekanan ekonomi global juga akan tersingkap, dalam agenda akhir tahun pemerintah bertajuk Seminar Nasional Outlook Perekonomian Indonesia 2024.
Sebelum acara yang akan digelar pada Jumat (22/12/2023) mendatang, pemerintah telah mewanti-wanti tekanan ekonomi global akan semakin berat pada 2024, membuat proyeksi pertumbuhan dalam asumsi makro 2024 diturunkan menjadi 5,2%. Awalnya, dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2024, pertumbuhan ekonomi dipatok sebesar 5,3%-5,7%, namun menjadi di rentang 5,1%-5,7% sebelum akhirnya disepakati oleh Pemerintah dan DPR di level 5,2% dalam asumsi makro APBN 2024.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa penurunan proyeksi tersebut merefleksikan risiko yang meningkat dan dari penilaian lembaga internasional yang menggambarkan bahwa perekonomian melemah di semester II tahun ini dan berlanjut di 2024.
Kementerian Keuangan juga mengungkapkan faktor yang akan menekan perekonomian global ke depan dan mempengaruhi ekonomi domestik, antara lain inflasi dunia yang masih terus tinggi, pelemahan ekonomi China, dan volatilitas harga komoditas. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo juga mengingatkan bahwa sinergi kebijakan antar otoritas perlu diperkuat menghadapi tekanan ekonomi pada 2024.
Lembaga internasional, seperti Bank Dunia, juga telah mengeluarkan rekomendasi kebijakan supaya Indonesia mampu menjaga daya tahan ekonominya di tengah ketidakpastian global. Rekomendasi itu salah satunya dikeluarkan oleh Bank Dunia atau World Bank.
Tim ekonom Bank Mandiri juga menganggap, dalam mengantisipasi tekanan ekonomi global, pemerintah perlu untuk terus menjaga konsumsi atau daya beli masyarakat untuk menjaga level pertumbuhan yang mereka perkirakan mencapai 5,06% tahun depan.
