Peperangan antara kelompok pejuang Palestina, Hamas, dengan Israel masih berlanjut di Gaza. Israel telah mengepung kota Gaza dan melancarkan serangan balasan yang bertubi-tubi. Pasukan Israel menyerang pos-pos terdepan dan markas besar Hamas serta meluncurkan infrastruktur. Tank-tank Israel juga masuk ke arah kota Gaza, yang menyebabkan baku tembak sengit dengan kelompok tempur Hamas. Situasi di Gaza dilaporkan makin mencekam dengan suara ambulans terdengar di daerah tersebut.
Sementara itu, Amerika Serikat tidak menyerukan gencatan senjata seperti yang dilakukan oleh 120 negara di PBB pekan lalu. Presiden AS, Joe Biden, mengusulkan “jeda kemanusiaan dalam konflik Israel-Hamas” setelah didesak oleh salah satu warga. Namun, ini bukanlah gencatan senjata yang umumnya diminta. Hizbullah, yang merupakan proksi Iran di Lebanon, juga melancarkan serangan terkoordinasi terhadap posisi militer Israel. Di Yaman, kelompok Houthi yang menjadi sekutu Hizbullah juga melancarkan serangan dengan menggunakan drone.
Hamas, sebagai kelompok penguasa di Gaza, mengancam bahwa langkah pengepungan Israel akan menjadi kutukan sejarah bagi Negeri Yahudi itu. Kelompok tersebut mengatakan bahwa mereka akan mengambil langkah dengan konsekuensi bencana bagi Yerusalem Barat, yang diklaim sebagai ibu kota Israel oleh kalangan Zionis.
DPR AS telah meloloskan rancangan undang-undang yang memberikan bantuan ke Israel sebesar US$14 miliar. Namun, ini akan memotong anggaran badan pajak. Di sisi lain, bantuan kemanusiaan di Gaza utara terhenti karena akses terputus akibat operasi darat Israel dan bentrokan dengan kelompok bersenjata Palestina.
Jumlah anak-anak yang tewas di Gaza dalam tiga minggu terakhir lebih banyak dibandingkan jumlah total korban tewas dalam konflik di seluruh dunia sejak 2019. Organisasi non-pemerintah Save the Children mendesak gencatan senjata untuk melindungi keselamatan anak-anak. Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, telah bertemu dengan kabinet perang Israel setelah pertemuan dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Uni Emirat Arab mengkhawatirkan bahwa kelompok ekstremis dapat mengambil keuntungan dari konflik ini dan menyebabkan lebih banyak kekerasan regional. Mereka menekankan pentingnya diplomasi dan kerja sama antara negara-negara di dunia untuk menurunkan suhu situasi yang tinggi ini.
