Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa sistem kelistrikan Jawa-Bali saat ini masih mengalami kelebihan pasokan listrik. Oleh karena itu, penurunan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di wilayah tersebut memungkinkan dilakukan, termasuk di antaranya adalah PLTU batu bara Suralaya 1, 2, 3, dan 4.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan (Dirjen Gatrik) Kementerian ESDM, Jisman P Hutajulu, belum dapat memastikan apakah pemerintah akan menurunkan daya PLTU Suralaya 1, 2, 3, dan 4. Namun, ia mengakui bahwa penurunan kapasitas di PLTU tersebut tidak akan berpengaruh terhadap pasokan listrik.
Jisman menjelaskan bahwa jika ingin mencapai target kontribusi yang ditetapkan secara nasional atau Nationally Determined Contribution (NDC), maka penurunan emisi di pembangkit batu bara harus digantikan dengan pembangkit yang menggunakan energi terbarukan. Meskipun saat ini belum ada kepastian mengenai penurunan kapasitas PLTU Suralaya, pemerintah sedang membahas hal ini.
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan bahwa pihaknya telah mematikan PLTU batu bara Suralaya 1, 2, 3, dan 4 sebagai upaya mengatasi polusi udara di DKI Jakarta dan sekitarnya. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan bahwa PLTU batu bara menjadi salah satu penyumbang polusi udara terbesar di Jakarta dan sekitarnya, setelah sektor transportasi.
PLTU Suralaya 1, 2, 3, dan 4 memiliki kapasitas sebesar 4 x 400 Mega Watt (MW) dan berlokasi di Merak, Cilegon, Banten. Pembangkit ini dimiliki oleh anak usaha PT PLN (Persero), yaitu PT Indonesia Power (IP).
Erick menekankan bahwa jika PLTU di wilayah Jawa dimatikan, harus ada solusi penggantian listrik, terutama dengan menggunakan energi terbarukan yang memiliki sistem beban dasar seperti PLTU, salah satunya adalah dengan pembangkit geothermal.
