Dana Moneter Internasional (IMF) telah meminta maaf kepada pemerintah Indonesia setelah sebelumnya mengkritik kebijakan hilirisasi yang menjadi salah satu proyek kebanggaan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan kabar permintaan maaf tersebut. Menurut Bahlil, terdapat kekeliruan interpretasi di media terkait pernyataan IMF. Beberapa waktu lalu, IMF mengatakan bahwa Indonesia perlu mempertimbangkan penghapusan secara bertahap kebijakan larangan ekspor nikel dan tidak memperluasnya untuk komoditas lain. IMF meminta agar program hilirisasi di Indonesia dikaji ulang, terutama dari sisi analisa biaya dan manfaat. Bahlil melihat pesan yang disampaikan IMF sangat jelas dan merugikan Indonesia. Bahlil juga menyatakan kekhawatirannya terkait pilpres, dimana pihak yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintahan sekarang bisa menyusup ke partai politik atau menjadi calon presiden. Bahlil menambahkan bahwa ada pihak yang tidak suka hilirisasi karena ingin Indonesia terus diserbu barang impor, yang akan berdampak pada ketidakmandirian negeri dalam hal energi, pangan, dan aspek fundamental lainnya. Selain itu, ada juga pihak asing yang ingin mendapatkan bahan baku dari Indonesia dengan harga murah tanpa harus berinvestasi dan membangun industri di dalam negeri. Bahlil menegaskan bahwa langkah ini harus dihentikan, karena akan mengembalikan Indonesia ke zaman penjajahan.
