Komisi XI DPR masih belum menjadwalkan rapat pembahasan revisi undang-undang tentang pengampunan pajak atau tax amnesty nomor 11 tahun 2016, baik secara
Tag: pajak
“Daftar 5 Provinsi yang Tak Tunda Opsen Pajak”
Opsen Pajak kendaraan bermotor kini ditunda di 33 provinsi di Indonesia, dengan lima provinsi lainnya belum merilis kebijakan secara resmi. Direktur Marketing
“Potensi Berita Terbaru: Warga Jakarta Dibebaskan dari Opsen Pajak”
DKI Jakarta menjadi satu-satunya provinsi yang tidak melakukan pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu atau opsen pajak kendaraan bermotor. Informasi ini disampaikan
“Pemenang Tender Sistem Coretax Bernilai Triliunan: Analisis Menjanjikan”
Masyarakat Indonesia di media sosial masih banyak yang mengeluhkan sulitnya mengakses sistem administrasi pajak baru yang dibangun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian
“Cara Pelaporan SPT Pajak dengan Coretax”
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) baru-baru ini merilis buku panduan terkait pengisian surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak orang pribadi setelah peluncuran sistem inti
Mengapa Pajak Penting? Jawaban Sri Mulyani
Pajak kerap menjadi momok yang memberatkan masyarakat di Indonesia. Ketika pemerintah mencoba mendorong pengenaan pajak yang lebih tinggi, seringkali terjadi penolakan. Menteri
Aturan PPN 12% Belum Dirilis: Penemuan Terbaru!
Lima hari sebelum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% berlaku pada 1 Januari 2025, aturan resmi belum dikeluarkan. Ini menimbulkan kebingungan di
“Transaksi Uang Elektronik Ditambah PPN 12%”
Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Dwi Astuti, menegaskan bahwa kenaikan jasa transaksi digital sebesar 1% bukan
“Sosok Pencipta Pajak yang Membuat Rakyat Menjerit: Mengungkap Rahasia!”
Pajak adalah instrumen penting bagi setiap negara untuk mendapatkan pendapatan yang dibutuhkan dalam menjalankan pemerintahan. Dengan sistem pajak, negara bisa mengumpulkan uang
PPN 12% Berlaku: DJP Belum Rilis Daftar Barang Mewah – Wawasan Terbaru
Pemerintah berencana untuk mengeluarkan sejumlah barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, dan pendidikan premium dari daftar barang dan jasa yang bebas dari pajak