Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengungkapkan bahwa pemerintah masih memiliki anggaran sebesar Rp 10,8 triliun untuk memperkuat stimulus ekonomi guna menjaga
Tag: kemenkeu
Jadwal Pencairan Gaji ke-13 untuk PNS dan Pensiunan
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menetapkan jadwal pencairan gaji ke-13 bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI/Polri, beserta para pensiunan. Berdasarkan
Mengapa Beras & Mobil Listrik Turunkan Bea Masuk RI?
Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai melaporkan penurunan penerimaan bea masuk pada kuartal I-2025. Turunnya 5,8%, penerimaan bea masuk mencapai Rp
Arahan Prabowo pada Rapat APBN 2026 di Istana: SEO Terbaik
Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan berbagai menteri ekonomi di Istana Negara untuk membahas rencana pembentukan APBN 2026. Hadir dalam rapat tersebut
Gaspol! Kantor Sri Mulyani Belanja di MBG & Pemeriksaan Kesehatan Gratis
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengoptimalkan peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk manfaat masyarakat. Salah satunya dengan mempercepat belanja program prioritas
Menkeu Menegaskan Tidak Ada PHK Honorer: Temuan dan Wawasan
Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa efisiensi anggaran kementerian-lembaga tidak akan berdampak pada para tenaga honorer. Krisis industri di zona Euro juga
Kemenkeu Rencanakan Terbitkan 8 SBN Ritel Rp148 T 2025
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan akan meningkatkan penerbitan surat berharga negara (SBN) ritel pada tahun 2025. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
“Tips Staf Ahli Sri Mulyani Tentang Kriteria PPN 12%”
Pemerintahan Presiden Prabowo telah mengumumkan rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada tanggal 1 Januari 2025. Staf Ahli
“Nasib Gaji PNS di 2025: Berita Terbaru & Ramalan”
Kabar terbaru mengenai rencana kenaikan gaji para Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, dan Polri untuk tahun 2025
“Transaksi Uang Elektronik Ditambah PPN 12%”
Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Dwi Astuti, menegaskan bahwa kenaikan jasa transaksi digital sebesar 1% bukan