Para ekonom mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan hilirisasi berbagai komoditas di Indonesia. Namun, kebijakan yang telah dilakukan sejak masa pemerintahan Presiden Joko Widodo perlu dimodifikasi agar Indonesia tidak terlalu terlihat proteksionis.
Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damhuri menilai pemerintah perlu mengembangkan strategi dalam pelaksanaan hilirisasi. Menurutnya, bagaimana kebijakan ini dijalankan juga sangat berpengaruh dalam menarik investasi asing ke Indonesia.
Yose Rizal mengusulkan agar program hilirisasi tidak hanya berorientasi pada produk domestik, tetapi juga harus fokus pada pengembangan rantai pasok dan nilai dari produk-produk Indonesia. Hal ini dianggapnya dapat menjadi jalan tengah untuk memberi nilai tambah pada komoditas Indonesia tanpa terlihat terlalu proteksionis.
Presiden Prabowo Subianto sendiri telah menegaskan komitmen pemerintahannya dalam menjalankan program hilirisasi. Beliau meminta para menteri untuk mengidentifikasi komoditas di Indonesia yang dapat dihilirisasi, karena diyakini bahwa hilirisasi akan menjadi kunci kemakmuran di Indonesia.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Telisa Aulia Falianty juga mendukung rencana hilirisasi yang dilakukan oleh Prabowo. Menurutnya, kebijakan ini harus diperluas ke komoditas lain di luar tambang, seperti sektor pangan, manufaktur, farmasi, dan petrokimia.
Telisa juga menilai bahwa hilirisasi pada produk pangan memiliki kelebihan yang berkelanjutan, lebih dari pada sektor tambang. Ia menyarankan untuk melakukan kajian lebih lanjut guna memetakan potensi hilirisasi pada berbagai sektor tersebut.
Dengan demikian, langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dalam mendorong hilirisasi diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi perekonomian Indonesia.
