Perdana Menteri Haiti Ariel Henry telah memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya, setelah berminggu-minggu mendapat tekanan dan meningkatnya kekerasan di negara itu. Keputusan ini diambil usai para pemimpin regional bertemu di Jamaika pada hari Senin waktu setempat untuk membahas transisi politik di Haiti. Henry saat ini “terlantar” di Puerto Rico setelah dicegah oleh geng bersenjata untuk kembali ke rumah.
Dalam pidato video yang mengumumkan pengunduran dirinya, Henry mendesak masyarakat Haiti untuk tetap tenang. “Pemerintahan yang saya pimpin akan segera mengundurkan diri setelah pelantikan dewan [transisi],” kata Henry, dikutip dari BBC, Selasa (12/3/2024). “Saya ingin berterima kasih kepada rakyat Haiti atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya meminta seluruh warga Haiti untuk tetap tenang dan melakukan segala yang mereka bisa agar perdamaian dan stabilitas dapat kembali secepat mungkin.”
Sejak Juli 2021 setelah pembunuhan mantan Presiden Jovenel Moïse, Henry juga menjabat sebagai pejabat presiden. Ia telah berulang kali menunda pemilu, dengan alasan keamanan negara harus dipulihkan terlebih dahulu. Banyak warga Haiti mempertanyakan bagaimana dirinya menjalankan pemerintahan selama ini tanpa presiden terpilih.
Dalam beberapa hari terakhir, geng-geng bersenjata berat telah menguasai jalan-jalan di ibu kota Haiti, Port-au-Prince. Mereka menuntut pengunduran diri perdana menteri yang tidak terpilih. Lantas, Port-au-Prince dan wilayah sekitarnya berada dalam keadaan darurat selama sebulan, sementara jam malam telah diperpanjang.
Henry telah berada di Kenya untuk menandatangani kesepakatan mengenai pengerahan pasukan keamanan internasional untuk membantu mengatasi kekerasan. Pada saat itu koalisi geng menyerang kantor polisi dan menyerbu dua penjara terbesar di Haiti. Pesawat yang membawa Henry kemudian dihentikan pendaratannya, karena serangan berkelanjutan di bandara internasional Haiti.
Pengunduran dirinya diperkirakan akan berlangsung selama beberapa hari. Kelompok Caricom yang beranggotakan negara-negara Karibia telah menyatakan dengan jelas bahwa ia dipandang sebagai hambatan bagi stabilitas Haiti dan bahwa ia harus mundur agar pergerakan ke dewan transisi dapat dimulai.
Gedung Putih pada awalnya ingin melihat Henry kembali ke Haiti untuk mengawasi proses transisi, namun keganasan pertempuran di negara tersebut mengubah pikiran Washington dalam beberapa hari terakhir. Tanpa dukungan dari Departemen Luar Negeri AS atau negara-negara tetangganya, jelas bahwa Henry tidak punya pilihan selain mundur.
Menurut pihak AS yang menghadiri pembicaraan di Kingston pada hari Senin, Henry telah menyatakan keinginannya untuk kembali ke Haiti namun situasi keamanan harus membaik sebelum ia dapat melakukannya.
Seorang pejabat senior AS mengatakan Henry telah mengambil keputusan untuk mundur pada hari Jumat lalu, namun ia masih menunggu pengumuman resmi agar perundingan dapat dilakukan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken memberikan tambahan dana sebesar US$100 juta kepada pasukan keamanan beranggotakan 1.000 orang yang didukung PBB, yang diperkirakan akan dipimpin oleh Kenya di Haiti.
Usulan kontribusi AS kepada pasukan keamanan kini berjumlah US$300 juta setelah pengumuman Blinken, dengan tambahan US$33 juta dialokasikan untuk bantuan kemanusiaan. Berbicara setelah pertemuan tersebut, ketua kelompok Caricom dan Presiden Guyana Irfaan Ali mengatakan: “Kami mengakui pengunduran dirinya setelah pembentukan dewan presiden transisi dan penunjukan perdana menteri sementara.”
Presiden Ali mengatakan dewan transisi presiden akan terdiri dari dua pengamat dan tujuh anggota pemungutan suara, termasuk perwakilan dari beberapa koalisi, sektor swasta dan masyarakat sipil, serta satu pemimpin agama. Ali menjelaskan dewan telah diberi mandat untuk “dengan cepat” menunjuk perdana menteri sementara. Ia menambahkan bahwa siapa pun yang ingin mencalonkan diri dalam pemilu Haiti berikutnya tidak akan dapat berpartisipasi. Dewan diharapkan akan membuka jalan bagi pemilu pertama di Haiti sejak tahun 2016.
