Indonesia, yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia, masih memiliki sebagian besar rakyat yang hidup dalam kemiskinan. Hal ini disebut sebagai Paradoks Indonesia. Ketika kita membandingkan pencapaian ekonomi Indonesia dengan negara lain, kita bisa melihat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak sehat. Tiongkok, sebagai contoh, memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat karena menerapkan prinsip state capitalism, atau kapitalisme negara. Di sana, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengelola cabang-cabang produksi penting dan sumber daya alam, menjadikan mereka ujung tombak pembangunan ekonomi negara.
Di Indonesia, walaupun prinsip Pasal 33 UUD 1945 hampir sama dengan prinsip kapitalisme negara Tiongkok, pengelolaan ekonomi banyak diserahkan ke mekanisme pasar. Hal ini menjadikan kita terperangkap dalam sistim ekonomi oligarki, di mana perekonomian negara dikuasai oleh segelintir orang super kaya. Kekuasaan mereka menentukan kehidupan ekonomi dan politik bangsa kita.
Keputusan politik yang tepat akan membuat rakyat kita sejahtera, namun keputusan-keputusan politik yang keliru akan membuat rakyat semakin miskin. Oleh karena itu, dalam memperkuat ekonomi negara dan rakyat Indonesia, kita perlu bijak dan arif. Kita harus belajar dari kesalahan dan mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi harus mencapai dua digit agar kita dapat keluar dari middle income trap.
Kita tidak boleh puas dengan pertumbuhan ekonomi rendah, karena hal ini hanya akan membuat kita tetap berada di tempat. Indonesia harus memiliki kepemimpinan yang mampu membuat keputusan politik yang tepat demi kesejahteraan rakyat. Hanya dengan cara itu, kita bisa keluar dari masa Paradoks Indonesia dan menjadi negara yang kuat, terhormat, dan sejahtera.
