Cek! 21 Layanan yang Tidak Ditanggung BPJS Kesehatan

by -59 Views

Peserta BPJS Kesehatan perlu memeriksa lebih dulu status penjaminan sebelum menjalani tindakan medis. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak mencakup seluruh jenis pelayanan kesehatan. Ketentuan mengenai pengecualian tersebut tercantum dalam Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana terakhir diubah melalui Perpres Nomor 59 Tahun 2024.

Daftar pengecualian itu mencakup layanan untuk tujuan estetik, pengobatan infertilitas, hingga pelayanan yang pembiayaannya telah menjadi tanggung jawab program lain. Namun, layanan yang tidak dijamin JKN tidak selalu berarti peserta harus membayar seluruh biaya secara pribadi.

21 layanan yang tidak dijamin JKN

  1. Pelayanan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk rujukan atas permintaan sendiri.

  2. Pelayanan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam kondisi darurat sesuai ketentuan.

  3. Pelayanan akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja yang telah dijamin program Jaminan Kecelakaan Kerja atau menjadi tanggungan pemberi kerja.

  4. Pelayanan akibat kecelakaan lalu lintas yang telah ditanggung program jaminan kecelakaan lalu lintas wajib, sesuai nilai dan ketentuan pertanggungan.

  5. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri.

  6. Pelayanan untuk tujuan estetik, yang perlu dibedakan dari tindakan medis berdasarkan kebutuhan kesehatan.

  7. Pengobatan untuk mengatasi infertilitas atau gangguan kesuburan.

  8. Perawatan meratakan gigi atau ortodonsi.

  9. Gangguan kesehatan akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol.

  10. Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri, sesuai ketentuan Menteri Kesehatan.

  11. Pengobatan komplementer, alternatif, dan tradisional yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan.

  12. Pengobatan atau tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan atau eksperimen.

  13. Alat dan obat kontrasepsi serta kosmetik. Ketentuan ini berbeda dari pelayanan keluarga berencana tertentu, seperti konseling dan pelayanan kontrasepsi sesuai aturan.

  14. Perbekalan kesehatan rumah tangga.

  15. Pelayanan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa (KLB), atau wabah.

  16. Pelayanan terkait kejadian tak diharapkan yang sebenarnya dapat dicegah, dengan penentuannya mengikuti ketentuan Menteri Kesehatan.

  17. Pelayanan kesehatan dalam kegiatan bakti sosial.

  18. Pelayanan akibat penganiayaan, kekerasan seksual, terorisme, dan perdagangan orang apabila telah ditanggung skema pendanaan lain dari kementerian/lembaga atau pemerintah daerah.

  19. Pelayanan kesehatan tertentu yang berkaitan dengan Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri.

  20. Pelayanan yang tidak berkaitan dengan manfaat jaminan kesehatan bagi peserta.

  21. Pelayanan yang sudah ditanggung program lain.

Tidak selalu menjadi tagihan pribadi

Status “tidak dijamin JKN” tidak otomatis berarti peserta harus menanggung sendiri biaya pengobatan. Kecelakaan kerja, misalnya, dapat ditanggung program Jaminan Kecelakaan Kerja atau pemberi kerja. Kecelakaan lalu lintas tertentu juga dapat dibiayai melalui program jaminan kecelakaan lalu lintas. Korban tindak pidana tertentu dapat memperoleh pembiayaan melalui skema pemerintah yang berlaku.

Peserta tetap perlu mengikuti ketentuan fasilitas kesehatan dan prosedur rujukan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2024 menyebutkan bahwa rujukan mempertimbangkan kebutuhan medis, kemampuan fasilitas kesehatan, aksesibilitas, serta kualitas pelayanan. Dalam kondisi kegawatdaruratan, terdapat pengecualian terhadap prosedur rujukan sesuai aturan.

Sebelum menjalani pengobatan atau tindakan medis, peserta sebaiknya memastikan status penjaminannya kepada fasilitas kesehatan atau BPJS Kesehatan. Dengan cara itu, peserta dapat mengetahui apakah biaya ditanggung JKN, program lain, atau menjadi tanggungan pribadi.

Source link