DPR Dorong Pemerintah Selesaikan Status Guru Non-ASN
Sejumlah pimpinan Fraksi di DPR, antara lain dari Fraksi Gerindra, Nasdem, dan Golkar, menggelar pertemuan dengan Forum Advokasi Guru Non-ASN Sekolah Negeri (FAGRI) untuk membahas isu status kepegawaian guru honorer di sekolah negeri yang masih belum jelas setelah tahun 2026.
Mendorong Kepastian Status Guru Non-ASN
Pertemuan ini dihadiri oleh Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Nasdem Saan Mustopa, dan Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar Sari Yulianti. Dasco Ahmad dengan tegas mendesak pemerintah untuk segera memberikan kejelasan terkait penyelesaian status kepegawaian guru non-ASN.
Dalam pernyataannya, Dasco menekankan perlunya rumusan kepastian terhadap status guru non-ASN untuk tahun 2027 segera dilakukan. Saat ini, terdapat 172.323 guru non-ASN dengan cut-off pada tahun 2024 yang memerlukan kejelasan status dengan segera.
Komitmen DPR RI dalam Menuntaskan Persoalan
Sementara itu, di tengah waktu yang semakin terbatas, Dasco juga menyatakan komitmen DPR RI dalam mendukung penyelesaian aspirasi dari guru non-ASN. Ia menegaskan bahwa guru merupakan aset bangsa yang penting dalam mencetak generasi masa depan, dan DPR RI akan terus mengawal penuntasan status mereka hingga tuntas.
Saat ini, masih belum ada ketentuan yang mengatur status kepegawaian dan aktivitas mengajar guru non-ASN untuk tahun 2027, sehingga upaya penyelesaian masalah ini menjadi semakin mendesak.
