Mendagri Tito Karnavian Dorong Integrasi E-Government untuk Tingkatkan Bansos
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong percepatan integrasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) atau e-government guna memperkuat akurasi penyaluran bantuan sosial (bansos). Langkah tersebut diambil untuk memastikan bantuan bansos tepat sasaran.
Focus Pembaruan Data untuk Masyarakat Desil 1-4
Pembaruan data fokus pada kelompok masyarakat desil 1 hingga desil 4. Integrasi data kependudukan berbasis biometrik diharapkan dapat meningkatkan ketepatan sasaran program perlindungan sosial dan mengurangi potensi kesalahan dalam penyaluran bantuan.
“Dengan sistem itu bisa membaca tepat, lebih tepat, lebih akurat ya siapa saja yang layak menerima bansos dan siapa yang tidak,” ujar Mendagri.
Perluasan Implementasi e-Government di Kabupaten Biak Numfor
Kabupaten Biak Numfor dijadikan prioritas untuk perluasan implementasi e-government sebelum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Presiden meminta tambahan 100 daerah untuk implementasi ini, salah satunya adalah Biak Numfor.
Masyarakat diharapkan untuk mendukung proses pemutakhiran data yang dilakukan oleh tim teknis di lapangan. Kolaborasi antara berbagai instansi diharapkan dapat memastikan bantuan dari pemerintah tepat sasaran.
Kegiatan integrasi e-government dihadiri oleh berbagai pejabat, termasuk Bupati Biak Numfor, Ketua DPRD, dan para kepala perangkat daerah di Kabupaten Biak Numfor.
