Prabowo Subianto Ungkap Praktik Mark-Up di Pemerintah
Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan adanya praktik penggelembungan harga (mark-up) dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah yang menjadi sumber pemborosan anggaran negara. Menurutnya, pemerintah saat ini tengah menghentikan praktik tersebut.
Hal ini disampaikan saat menghadiri Hari Lahir (Harlah) ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa di Jakarta Convention Center, Kamis (23/7/2026).
Praktik Mark-Up dalam Belanja Pemerintah Bukan Rahasia
Dalam pidatanya, Prabowo menegaskan bahwa praktik mark-up dalam belanja pemerintah bukan lagi menjadi rahasia dan sudah diketahui oleh masyarakat luas.
“Saya mau tutup ini akal-akalan dari banyak pihak. Ya, kita harus introspeksi. Kita sudah tahu, Ibu-Ibu, Bapak-Bapak, walaupun di daerah, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua sudah tahu apa yang terjadi, iya kan? Benar kan? Setiap pembelian dari lembaga pemerintah selama ini pasti harganya digelembungkan, benar?” kata Prabowo.
Penghematan Anggaran Lebih dari Rp300 Triliun
Prabowo menegaskan besarnya penggelembungan harga tersebut dan mencatat bahwa pemerintah telah berhasil menghemat lebih dari Rp300 triliun sebagai upaya peningkatan efisiensi anggaran.
“Ibu-Ibu tahu, apa saja, kadang-kadang digelembungkannya gila-gilaan. Ini sedang kita hentikan. Ini yang kita hemat dari beberapa bulan pertama pemerintah yang saya pimpin, kita bisa menghemat lebih dari Rp300 triliun,” ujarnya.
Anggaran hasil penghematan tersebut dialokasikan untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis, pembangunan 5.000 unit jembatan yang ditargetkan rampung pada akhir 2026, hingga renovasi gedung sekolah.
“Sekolah-sekolah roboh, roboh! Sampai akhir tahun kita sudah akan memperbaiki 67.000 lebih sekolah. Tahun 2027 saya instruksikan harus lebih, 100.000 sekolah-yang sekian belas tahun tidak disentuh, Saudara-saudara,” pungkas Prabowo.