Prabowo Subianto: Kritik Ekonomi Neoliberal dan Pentingnya Ekonomi Kerakyatan

Jakarta, CNBC Indonesia – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai ekonomi neoliberal menjadi sorotan. Menurutnya, selama tiga dekade terakhir, Indonesia banyak terpengaruh oleh paham ekonomi neoliberal yang dinilainya tidak sejalan dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945.

Ekonomi Neoliberal vs. UUD 1945

Prabowo menilai bahwa kebijakan ekonomi Indonesia selama bertahun-tahun cenderung mengikuti paham neoliberal. Hal ini diyakininya sebagai salah satu kekeliruan para elite yang meyakini bahwa sistem kapitalisme ala Barat akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat dalam waktu singkat. Namun, dalam kenyataannya, paham neoliberal tersebut tidak memberikan dampak yang diharapkan.

Menurut Prabowo, negara-negara lain di dunia, seperti Amerika dan Eropa Barat, sudah mulai meninggalkan paham neoliberal ini. Namun, Indonesia masih mempertahankannya, yang menurutnya merupakan sebuah ironi.

Pentingnya Ekonomi Kerakyatan

Prabowo menyatakan keyakinannya bahwa ekonomi kerakyatan dengan asas kekeluargaan merupakan langkah yang tepat. Dia merasa bahwa melalui pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), Indonesia bisa mencapai kemakmuran yang sejati. Meskipun sering diejek dan difitnah, Prabowo bersikeras bahwa jalur yang ditempuhnya adalah yang terbaik untuk rakyat dan kehormatan bangsa Indonesia.

Dengan pernyataan yang tegas ini, Prabowo Subianto menegaskan bahwa ekonomi kerakyatan adalah pilihan yang harus diutamakan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Source link