DPRD DKI Jakarta Mengecam Praktik Prostitusi Anak di Lokasari
Jakarta (ANTARA) – Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth mengecam dugaan praktik prostitusi anak di kawasan Lokasari, Jakarta Barat, karena termasuk kejahatan kemanusiaan yang sangat biadab. Kenneth menegaskan bahwa tidak boleh ada toleransi sedikit pun terhadap pelaku, mucikari, jaringan perantara, maupun pihak yang membiarkan praktik ini berlangsung.
Perlu Investigasi Mendalam
Kenneth meminta Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Barat, dan Pemprov DKI Jakarta bergerak cepat menginvestigasi kasus ini guna membongkar jaringan prostitusi anak hingga ke akar-akarnya. Dia juga menekankan perlunya melibatkan semua pihak terkait dan menegaskan bahwa seluruh pihak yang terlibat harus dihukum seberat-beratnya tanpa pandang bulu.
Menurut Kenneth, aparat penegak hukum harus melakukan penelusuran secara menyeluruh untuk mengungkap kemungkinan adanya beking, pembiaran, dan oknum yang terlibat. Selain itu, pengawasan terhadap kawasan hiburan malam dan area rawan prostitusi di Jakarta juga harus diperketat.
Penguatan Patroli Siber
Ia meminta aparat memperkuat patroli siber untuk mengawasi praktik prostitusi dan perdagangan seksual anak yang banyak dilakukan melalui aplikasi dan media sosial. Kenneth menegaskan bahwa Jakarta tidak boleh menjadi tempat aman bagi predator seksual dan mafia perdagangan manusia.
Dia juga mengajak berbagai elemen masyarakat, seperti tokoh agama, orang tua, sekolah, dan komunitas lokal untuk turut berperan dalam memperkuat pengawasan sosial terhadap anak-anak. Menurut Kenneth, kasus ini harus menjadi momentum evaluasi besar bagi semua pihak agar negara benar-benar hadir dalam tindakan nyata.
Sebelumnya, Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) dan Sudin Sosial, Pemerintah Kota Jakarta Barat, telah menyoroti dugaan praktik prostitusi anak di Lokasari, Tamansari. Plt Kepala Sudin PPAPP Jakarta Barat, Rizky Hamid, mengatakan bahwa perlindungan perempuan dan anak merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah hingga platform digital.
