Seringkali, pembicaraan tentang konservasi langsung merujuk pada hutan lindung, spesies langka, atau konflik antara manusia dan satwa liar. Banyak yang menyoroti habitat yang berkurang atau semakin rumitnya masalah perlindungan satwa. Namun, sudut pandang ini cenderung mengabaikan suatu komponen vital: keberadaan dan peran manusia dalam ekosistem tersebut.
Wahdi Azmi, seorang dokter hewan dan konservatoris yang telah lama mengelola konflik antara manusia dan gajah di Sumatera, mengingatkan bahwa paradigma konservasi di Indonesia masih sering meletakkan manusia di pinggir persoalan. Dalam sebuah diskusi mengenai kebijakan konservasi terbaru, Wahdi menyampaikan pandangannya secara terbuka: Keberhasilan konservasi sangat bergantung pada besarnya manfaat yang nyata dirasakan masyarakat lokal.
Menurutnya, jika masyarakat sekitar kawasan hutan tidak memperoleh manfaat dari upaya konservasi, maka skema perlindungan alam tersebut akan selalu mengalami tantangan dan rawan gagal. Pengalaman Wahdi di Sumatera memperlihatkan bahwa konflik manusia dan gajah kerap kali berakar dari krisis ekonomi dan perubahan tata guna lahan, bukan sekadar soal perilaku hewan-hewan liar. Ketika wilayah hutan diubah menjadi kebun atau perumahan, ruang hidup bagi satwa menyusut dan ekonomi masyarakat pun terdesak, sehingga benturan antara manusia dan satwa kian sering terjadi.
Sampai hari ini, kebijakan konservasi seringkali diwujudkan dengan pendekatan pelarangan kegiatan atau pengetatan regulasi, lewat pembatasan akses masyarakat di sekitar kawasan lindung. Padahal, strategi perlindungan ini justru menimbulkan jarak antara kehidupan warga sekitar dan tujuan konservasi, serta mengurangi akses masyarakat terhadap lahan produktif maupun peluang ekonomi baru. Akibatnya, banyak yang memandang konservasi sebagai beban, bukan kebutuhan bersama.
Wahdi menegaskan, sudah saatnya kita memperlakukan manusia sebagai bagian tak terpisahkan dari ekosistem, tidak hanya sebagai pelaku potensial kerusakan. Pendekatan integratif, yakni menyatukan usaha konservasi dengan pengembangan ekonomi dan sistem edukasi, menjadi langkah penting agar konservasi tidak bergantung pada larangan atau intervensi dari luar, melainkan tumbuh dari kepentingan bersama.
Contoh nyata dapat ditemukan di kawasan Mega Mendung, Bogor. Di area perbukitan yang menjadi tumpuan ekologis kawasan Jabodetabek, tekanan terhadap lahan dan konversi fungsi hutan menjadi masalah bersama. Di tengah tantangan tersebut, upaya dari Yayasan Paseban bersama komunitas tani lokal menunjukkan alternatif yang membangun. Lewat program pertanian organik berbasis komunitas serta pelatihan berkelanjutan tentang pengelolaan sumber daya alam, masyarakat tidak hanya dikenalkan pada prinsip konservasi, tetapi juga diberi keterampilan nyata dan peluang ekonomi baru.
Kini, aktivitas pelestarian lingkungan di Mega Mendung bukan sekadar urusan menjaga ekosistem, tetapi sudah menjadi pondasi kehidupan masyarakat sehari-hari. Produk-produk pertanian organik menghasilkan keuntungan ekonomi sekaligus menumbuhkan kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga tanah dan air. Penyuluhan, pelatihan teknik bertani ramah lingkungan, dan edukasi lingkungan bagi anak-anak memperkuat kapasitas masyarakat sehingga mereka punya peran utama dalam keberlanjutan kawasan.
Transformasi semacam ini menggeser posisi masyarakat: tidak lagi sebagai objek yang sekadar menerima dampak kebijakan, melainkan sebagai mitra aktif sekaligus pelaku utama konservasi. Pola serupa juga terlihat dalam dinamika konflik manusia dan gajah di Sumatera yang ditangani Wahdi Azmi: kunci penyelesaian persoalan terletak pada integrasi sosial dan ekonomi, bukan sekadar pengendalian kawasan satwa liar.
Baik di Sumatera maupun di Mega Mendung, pelibatan masyarakat dan penguatan kapasitas lokal terbukti efektif menekan potensi konflik serta membangun keberlanjutan jangka panjang. Keberhasilan pelestarian bukan lagi sekadar diukur dari luasnya zona lindung, melainkan seberapa erat keterikatan dan rasa kepemilikan masyarakat terhadap kelestarian alam.
Dari berbagai pengalaman di lapangan, seringkali kegagalan program konservasi berawal dari tiadanya pelibatan masyarakat sejak awal. Jika mereka tidak diberikan keahlian baru atau akses ekonomi, upaya pelestarian hanya sebatas cita-cita tanpa pondasi kuat. Sebaliknya, integrasi ekonomi dan keterampilan nyata membuat upaya konservasi tumbuh sebagai kebutuhan bersama, bukan sekadar pengawasan dari luar.
Pelajaran penting yang bisa ditarik adalah kebutuhan akan model konservasi baru; model yang tidak menegaskan jarak antara alam dan manusia, melainkan membangun jembatan antara ekologi, ekonomi, dan edukasi. Di tengah pesatnya tekanan pembangunan terhadap kawasan alami Indonesia, pendekatan integratif seperti ini menjadi semakin relevan dan mendesak.
Konservasi mesti diartikan sebagai bagian dari sistem sosial dan ekonomi yang saling menguatkan, bukan hanya urusan perlindungan lingkungan secara formalitas belaka. Pelestarian alam harus terkoneksi dengan kesejahteraan masyarakat, pengetahuan aplikatif, dan peluang hidup yang nyata. Jika hal ini diwujudkan, konservasi tidak lagi berada di posisi defensif, tetapi justru menjadi fondasi kuat bagi pembangunan berkelanjutan dan masa depan bersama.
Pada akhirnya, dunia konservasi harus menjawab pertanyaan penting: bagaimana menjamin agar manusia ikut merasakan manfaat langsung dari pelestarian alam, sehingga mereka terdorong untuk menjadi penggerak utama dalam menjaga keseimbangan ekosistem?
Sumber: Wahdi Azmi Sebut Konservasi Harus Memberi Manfaat Bagi Masyarakat
Sumber: Dari Gajah Ke Mega Mendung, Ketika Konservasi Harus Menghidupi
