Selama ini, pembahasan tentang reformasi TNI kerap terjebak pada narasi permukaan, yakni kekhawatiran publik soal kembalinya militer ke ranah sipil. Padahal, permasalahan fundamental sebenarnya jauh lebih dalam dan berkaitan dengan pola karir serta struktur internal yang jarang disorot secara luas.
Pada 4 Maret 2026, Program Magister Hubungan Internasional Universitas Indonesia mengangkat diskusi berjudul “Pola Karir dan Profesionalisme Militer.” Beberapa pembicara seperti Aditya Batara Gunawan, Beni Sukadis, dan Yudha Kurniawan, mengupas isu ini dengan sangat mendalam dari berbagai sudut pandang.
Hubungan sipil-militer idealnya memiliki garis pemisah yang jelas, sebagaimana disarankan dalam teori kontrol sipil. Di satu sisi militer fokus pada pertahanan eksternal, sedangkan sipil menangani keamanan domestik. Akan tetapi, praktiknya sering terjadi tumpang-tindih fungsi, melemahkan profesionalisme militer jika tidak diawasi secara ketat.
Kebijakan promosi perwira menjadi salah satu persoalan yang kerap disusupi kepentingan politik. Menurut Aditya Batara, intervensi kepemimpinan populis memicu distorsi pada prinsip meritokrasi, di mana penempatan posisi strategis lebih sering ditentukan oleh faktor hubungan personal daripada prestasi objektif.
“Promosi jabatan di lingkungan TNI seringkali dipenuhi tarik-menarik antara kehendak profesionalisme dan pengaruh kekuasaan politik,” jelasnya.
Pada sistem politik yang sangat terpersonalisasi, kedekatan figur militer dengan penguasa sipil bisa membuat karier individu tertentu melonjak pesat, sehingga sistem cek dan imbang tidak berjalan efisien.
Salah satu bentuk kendali sipil terhadap militer di Indonesia ialah keharusan perlu persetujuan DPR untuk panglima TNI terpilih. Namun, berdasarkan pemaparan Yudha Kurniawan, proses ini ternyata dapat menjadi celah bagi politisasi dan instrumentaliasi TNI dalam agenda politik elite.
Bandingkan dengan sistem di negara lain seperti Inggris, di mana penunjukan pimpinan militer tertinggi bahkan tidak memerlukan restu legislatif. Menurut Yudha, beragam pola hubungan sipil-militer di negara demokrasi menunjukkan bahwa tidak ada formula tunggal dalam menjaga keseimbangan keduanya.
Di luar persoalan hubungan sipil-militer, tantangan utama di tubuh TNI justru muncul dari persoalan struktural. Menurut Beni Sukadis, profesionalisme prajurit militer tidak hanya ditentukan oleh aspek legal seperti pemisahan institusi dari Polri atau peraturan formal lainnya, melainkan juga oleh kualitas meritokrasi dalam promosi.
Yudha Kurniawan menyoroti problem “kelebihan perwira,” di mana jumlah pejabat tinggi tidak sebanding dengan struktur jabatan yang tersedia. Hal ini diperparah dengan daya tampung pendidikan militer yang terbatas, penyempitan peluang karier, dan keterbatasan fasilitas latihan ataupun anggaran pertahanan. Akibatnya, penempatan perwira ke sektor sipil dilakukan demi menampung kelebihan personel, sekaligus mendorong pembengkakan organisasional.
Mitos tradisi rotasi antarmatra dalam pergantian Panglima TNI pun dibantah oleh Beni Sukadis dengan menampilkan fakta bahwa transisi pimpinan seringkali lebih dipengaruhi kepentingan politik nasional ketimbang peraturan atau kebiasaan formal rotasi. Ia menyorot perpindahan dari Jenderal Moeldoko ke Gatot Nurmantyo, dua-duanya berlatarbelakang Angkatan Darat, membuktikan norma tak tertulis bisa saja diabaikan jika ada alasan politis yang lebih kuat.
Di tengah situasi yang dinilai sebagai kemunduran demokrasi, diskusi ini terasa sangat penting. Ketegangan antara sipil dan militer nyatanya tidak selalu berakar pada upaya militer melampaui batas, namun juga pada sikap aktor sipil dalam memanfaatkan militer untuk agenda praktis.
Solusi atas berbagai tantangan tadi seharusnya berfokus pada penguatan profesionalisme internal, bukan sekadar memperketat kendali sipil tanpa melihat dinamika organisasi militer. Kendali sipil harus berjalan berdampingan dengan penghargaan atas otonomi TNI agar bisa tumbuh sebagai institusi yang profesional dan adaptif. Contoh negara-negara maju membuktikan bahwa penghormatan terhadap ruang otoritas militer berkontribusi besar pada kestabilan sistem demokrasi. Sudah saatnya Indonesia konsisten menempuh jalur serupa demi masa depan TNI dan tata kelola hubungan sipil-militer yang sehat.
Sumber: Motif Perluasan Peran TNI Ke Sektor Sipil, Struktur Organisasi Dan Karier Perwira Disorot
Sumber: Motif Di Balik Perluasan Peran TNI Ke Sektor Sipil Dan Pembengkakan Struktur Organisasisi
