Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menolak desakan penetapan status bencana nasional terhadap banjir hidrometeorologi di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Haedar menilai desakan tersebut sarat dengan politisasi dan motif politik yang berpotensi mengganggu penanganan korban di lapangan. Haedar menegaskan agar seluruh pihak tidak memanfaatkan situasi darurat bencana sebagai alat tekanan politik, namun mengarahkan energi publik pada aksi kemanusiaan serta membantu masyarakat terdampak. Ia menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak terlibat dalam politisasi bencana dan menyoroti kontroversi terkait desakan status bencana nasional yang diajukan oleh Sekretaris LBH Anak Panah PP Muhammadiyah, Ikhwan Fahrojih. Haedar secara tegas menyatakan bahwa desakan tersebut bukan sikap resmi Muhammadiyah dan tidak sesuai dengan nilai serta karakter Persyarikatan yang menitikberatkan pada kerja nyata kemanusiaan. Dugaan motif politik juga muncul mengingat latar belakang Ikhwan Fahrojih sebagai kuasa hukum di sektor pertambangan dan energi.
Haedar Nashir: Bencana Nasional Tidak Boleh Dipolitisasi
