Aceh mengalami banjir dan longsor yang menimbulkan bencana di wilayah Sumatera, menyebabkan kesiapan bangsa diuji dalam menghadapi bencana. Namun, langkah Pemerintah Provinsi Aceh yang mengirim surat kepada UNDP dan UNICEF menuai perdebatan publik. Sebagian menyatakan bahwa sikap ini tergesa-gesa dan potensial menimbulkan persepsi keliru di tengah upaya pemerintah pusat yang fokus pada pendekatan terpadu nasional. Aktivis 98, Joko Priyoski, menilai bahwa pemimpin daerah perlu menunjukkan keteguhan dalam menghadapi krisis, bukan mencari simpati dari luar. Pemerintah pusat memastikan kapasitas nasional dalam penanganan bencana memadai dengan mekanisme tanggap darurat melalui koordinasi lintas lembaga. Kritik terhadap surat tersebut timbul karena dianggap melanggar semangat kedaulatan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan penanganan bencana di Sumatera sebagai prioritas nasional dengan turun langsung ke lokasi bencana dan memobilisasi sumber daya negara. Kepemimpinan daerah menjadi sorotan penting dalam konteks ini untuk membangun solidaritas dan kepercayaan publik. Bencana Sumatera seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat kekuatan nasional dan gotong royong, bukan bergantung pada bantuan asing. Sudah saatnya fokus membangun konsistensi dalam memperkuat kesatuan dan daya tahan nasional.
Perkuat Daya Tahan Nasional: Bukan Bergantung pada Bantuan Asing
