Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) terus menunjukkan perkembangan positif, seperti yang dijelaskan oleh Kepala Otorika IKN, Basuki Hadimuljono kepada anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Dalam kunjungannya pada 19-20 November 2025, Basuki memberikan informasi mengenai komitmen pemerintah dalam melanjutkan pembangunan IKN, termasuk terbitnya Perpres 79/2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah 2025. Hal ini semakin dipertegas dengan persetujuan Presiden Prabowo Subianto terhadap anggaran pembangunan IKN periode 2025-2029 sebesar Rp 48,8 triliun.
Progres pembangunan IKN juga terlihat dalam pembangunan tahap kedua untuk kawasan legislatif dan yudikatif. Pembangunan ini dibagi menjadi tiga batch, di mana batch pertama (2025) sudah mencapai progres konstruksi 76% per 10 November 2025, sementara batch kedua (2025-2027) sedang berproses kontrak dengan penyedia jasa. Sementara itu, batch ketiga (2026-2028) saat ini dalam tahap persiapan untuk tender.
Pembangunan IKN didukung oleh tiga skema pembiayaan, yaitu dari APBN, Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan investasi swasta murni. Data terbaru mencatat adanya 17 calon pemrakarsa KPBU dengan estimasi investasi sebesar Rp 158,73 triliun, serta 50 investor swasta dan lembaga dengan nilai investasi Rp 66 triliun di sektor strategis lainnya.
Komitmen DPR RI dalam mendorong pembangunan IKN sebagai ibu kota negara juga menjadi sorotan. Ketua Delegasi dan Wakil Ketua Banggar DPR Syarief Abdullah menegaskan komitmen pihaknya untuk mendukung percepatan pembangunan IKN. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, mengungkapkan dampak positif pembangunan IKN terhadap ekonomi daerah, dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 7% dalam dua tahun pertama pembangunan.
