Kemandirian Antariksa untuk Masa Depan Indonesia
Pendukung Kemandirian Antariksa di Tanah Air semakin bertambah dengan adanya revitalisasi Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional (DPAN) untuk menjembatani koordinasi nasional. Salah satu masalah utama dalam pengelolaan ruang udara dan antariksa di Indonesia adalah fragmentasi institusi yang membutuhkan kerjasama antar lembaga.
Fungsi-fungsi kedirgantaraan yang tersebar di berbagai instansi seperti Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pertahanan, BRIN/LAPAN, TNI AU, Kominfo, dan BSSN diperlukan untuk mengembangkan teknologi antariksa serta menjaga keamanan wilayah udara. Maka dari itu, perlu adanya DPAN yang secara luas merangkap mandat dari Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional.
Menurut Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia (PSAPI), DPAN sebagai lembaga tinggi akan menjadi pusat perumusan kebijakan, integrasi strategi sipil-militer, dan koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam tata kelola ruang udara dan ruang antariksa di Indonesia.
Ketika Indonesia berada dalam situasi gejolak global dan kontestasi geopolitik di antariksa, kemandirian antariksa bukan lagi sesuatu yang futuristik, melainkan kebutuhan strategis. Negara-negara besar bersaing dalam menguasai orbit, mengembangkan satelit ganda, dan menyiapkan doktrin perang antariksa. Oleh karena itu, Indonesia perlu membuat langkah strategis untuk memastikan kedaulatan nasional di udara dan antariksa.
Revitalisasi DPAN merupakan langkah mendesak yang harus diambil untuk menyatukan visi dan strategi pertahanan ruang udara dan antariksa Indonesia. Dengan adanya koordinasi yang kuat, Indonesia akan mampu menjadi pemain aktif dalam kancah global dan menjaga kedaulatan serta keberlangsungan bangsa.
Sumber: Dukungan Marsekal Chappy Hakim Untuk Revitalisasi Dewan Penerbangan Dan Antariksa Nasional Demi Kemandirian Antariksa
Sumber: Chappy Hakim Dukung Revitalisasi Dewan Penerbangan Dan Antariksa Nasional
