Kemandirian Antariksa Indonesia Semakin Mendesak
Pesatnya kemajuan inovasi teknologi global mendorong perkembangan privatisasi dan intensifikasi rivalitas geopolitik di bidang antariksa. Oleh karena itu, sangat penting bagi Indonesia untuk merumuskan strategi nasional yang tidak hanya berorientasi pada aspek teknis, tetapi juga mencerminkan kepentingan jangka panjang dalam pembangunan dan kemandirian antariksa. Diskusi publik yang berjudul “Mewujudkan Kemandirian Antariksa Indonesia di Tengah Rivalitas Global” yang diadakan oleh Center for International Relations Studies (CIReS), Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Politik (LPPSP), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), pada Selasa (27/5), menghadirkan para narasumber dari berbagai sektor yang menyoroti kompleksitas dan urgensi agenda antariksa nasional dalam menghadapi tantangan abad ke-21. Diskusi tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional seperti parlemen, kementerian dan lembaga, militer, asosiasi profesi, akademisi, serta media nasional, baik secara daring maupun luring.
Diskusi tersebut, yang berlangsung di Auditorium Juwono Sudarsono FISIP UI Depok, diawali dengan paparan kunci dari Prof. Thomas Djamaluddin, Peneliti Ahli Utama BRIN sekaligus Kepala LAPAN Periode 2014 – 2021. Dalam pidatonya, Prof. Thomas Djamaluddin menegaskan bahwa penguasaan teknologi antariksa menjadi syarat penting bagi kedaulatan dan daya saing bangsa di masa depan. Indonesia, sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang meluncurkan satelit secara mandiri, menghadapi tantangan besar berupa lemahnya tata kelola program antariksa, terbatasnya pendanaan, serta solidnya arah kebijakan pasca integrasi LAPAN ke dalam BRIN. Indonesia juga perlu memperoleh pengakuan internasional untuk meningkatkan kedudukan sebagai negara “new emerging space country” yang berdaya saing. Kegiatan ini juga menyoroti pentingnya kerjasama lintas sektor dalam pengelolaan antariksa nasional untuk mencapai kemandirian dalam sektor tersebut.
Adanya kehadiran Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional diusulkan sebagai solusi untuk mengatasi fragmentasi kelembagaan dalam pengelolaan antariksa Indonesia. Marsekal TNI (Purn.) Chappy Hakim, dalam presentasinya, menekankan bahwa ruang antariksa merupakan domain strategis yang tak kalah pentingnya dengan daratan, laut, dan udara. Untuk itu, Indonesia tidak bisa lagi menjadi pengguna pasif di antariksa. Kehadiran Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional diharapkan dapat menjadi langkah menuju tata kelola antariksa yang lebih strategis dan adaptif. Hal ini juga diperkuat dengan adanya RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional (PRUN) yang diperluas, direvitalisasi, dan dihidupkan kembali sebagai pondasi menuju kemandirian antariksa Indonesia.
Kompleksitas dan urgensi agenda antariksa nasional semakin terasa dengan meningkatnya rivalitas global dan militerisasi orbit. Indonesia dituntut untuk segera membangun strategi terpadu mulai dari regulasi, investasi, hingga kolaborasi lintas sektor. Tanpa dukungan pemerintah dan komitmen yang kuat, kemandirian antariksa Indonesia akan tetap menjadi mimpi belaka tanpa realisasi yang pasti. Kemandirian antariksa menjadi salah satu pilar penting dalam membangun kedaulatan dan daya saing global Indonesia di era persaingan antariksa abad ke-21.
Sumber: FISIP UI Bahas Kemandirian Antariksa Dan RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional Di Tengah Rivalitas Global
Sumber: FISIP UI Gelar Diskusi Urgensi Agenda Antariksa Nasional Bareng Tokoh Nasional
