Reformasi Intelijen di Indonesia: Membangun Sistem yang Lebih Akuntabel
Reformasi intelijen Indonesia terus menjadi topik perdebatan, terutama dalam hal tata kelola dan mekanisme pengawasannya. Dua aspek utama yang menjadi tantangan dalam reformasi ini adalah pengelolaan sumber daya manusia dan sistem pengawasan yang efektif.
Dalam sebuah diskusi yang digelar di Universitas Bakrie, Jakarta, Ketua Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie, Aditya Batara Gunawan, menyoroti perlunya peningkatan pengawasan terhadap badan intelijen, khususnya Badan Intelijen Negara (BIN). Menurutnya, pengawasan yang saat ini berada di bawah Komisi I DPR RI melalui Timwas Intelijen masih bersifat politis dan belum cukup memadai.
“Perlu ada pemikiran mengenai model pengawasan intelijen yang lebih independen dan akuntabel,” ujar Aditya dalam diskusi bertajuk Dinamika Reformasi dan Tata Kelola Intelijen yang diadakan pada Kamis (20/3/2025).
Reformasi Intelijen Indonesia: Komitmen untuk Menciptakan Sistem yang Lebih Akuntabel
Senada dengan Aditya, Direktur Eksekutif LESPERSSI, Rizal Darma Putra, menekankan bahwa pengawasan terhadap lembaga intelijen harus tetap menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas meskipun tidak sepenuhnya transparan. Menurutnya, reformasi intelijen Indonesia tidak akan optimal tanpa mekanisme kontrol yang jelas.
“Meskipun aspek transparansi intelijen memiliki batasan, prinsip akuntabilitas harus tetap dikedepankan demi kontrol demokratis,” tegas Rizal.
Ia juga menambahkan bahwa tim pengawas intelijen idealnya memiliki kewenangan penyidikan untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam operasionalnya.
Perkembangan dan Adaptasi Kelembagaan BIN: Langkah Menuju Intelijen yang Lebih Transparan
Dalam diskusi yang sama, Mayjen TNI (Purn) Rodon Pedrason, yang pernah menjabat sebagai Gubernur Sekolah Tinggi Intelijen Negara (2017-2020), menilai bahwa BIN saat ini telah mengalami perkembangan signifikan. Ia mencatat adanya penambahan kedeputian baru seperti siber serta komunikasi dan informasi sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan lingkungan strategis.
Saat ini, BIN memiliki total 9 kedeputian yang bertugas menangani berbagai aspek intelijen. Namun, ada kekhawatiran bahwa budaya kerja intelijen semakin terbuka, bertentangan dengan prinsip dasar kerahasiaan (incognito). Hal ini disoroti oleh jurnalis Andhika, yang menilai bahwa keterbukaan ini perlu dibarengi dengan kehati-hatian dalam berbagi informasi sensitif.
Mendorong Keterlibatan Masyarakat Sipil dalam Reformasi Intelijen Indonesia
Selain itu, ia juga menyoroti minimnya keterlibatan masyarakat sipil dalam struktur BIN, yang seharusnya dapat memperkaya perspektif intelijen dalam menghadapi tantangan keamanan nasional.
Ancaman Siber dan Ketergantungan Teknologi Asing: Tantangan Reformasi Intelijen
Dalam era digital, ancaman siber semakin menjadi perhatian utama dalam reformasi intelijen Indonesia. Analis Utama Maha Data Lab 45, Diyauddin, menyoroti ketergantungan Indonesia terhadap teknologi asing dalam sistem intelijen. Menurutnya, penggunaan teknologi yang bukan buatan sendiri meningkatkan risiko keamanan nasional.
Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Kantor Internasional FISIP UI, Yamora, yang menekankan perlunya langkah konkret dalam menghadapi ancaman siber seperti disinformasi dan manipulasi data. Menurutnya, upaya reformasi intelijen tidak hanya harus berfokus pada pengawasan kelembagaan, tetapi juga pada peningkatan kapasitas teknologi domestik.
Membangun Intelijen yang Transparan dan Adaptif: Tantangan dan Harapan
Diskusi yang dipandu oleh Kepala Laboratorium Ilmu Politik Universitas Bakrie, Yudha Kurniawan, ini menegaskan bahwa reformasi intelijen Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Dari aspek pengawasan, diperlukan model yang lebih independen dan akuntabel agar intelijen tetap bekerja dalam koridor demokrasi.
Sumber: Reformasi Intelijen Indonesia: Tantangan Tata Kelola Dan Urgensi Pengawasan Yang Lebih Transparan
Sumber: Dinamika Reformasi Dan Tata Kelola Intelijen: Perlunya Model Pengawasan Yang Memadai
