Sosok Mahmoud Khalil dan Aktivisme Mahasiswa AS Lawan Trump

Mahmoud Khalil adalah figur yang kini tengah mencuat dalam dunia aktivisme di Amerika Serikat. Ia telah menjadi simbol perlawanan mahasiswa terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Donald Trump. Khalil, yang lulus dari Universitas Columbia dan aktif dalam protes pro-Palestina, ditangkap oleh agen imigrasi pada tanggal 8 Maret. Hal ini berdasarkan upaya untuk deportasinya yang didasarkan pada ketentuan hukum federal Menteri Luar Negeri AS.

Khalil sendiri lahir di Suriah dari keluarga pengungsi Palestina dan memiliki latar belakang pendidikan dalam ilmu komputer dari Universitas Amerika Lebanon. Sebelumnya, ia bekerja dengan lembaga nirlaba Suriah-Amerika Jusoor dan mengelola Program Chevening Suriah untuk Kedutaan Besar Inggris di Beirut. Setelah pindah ke AS pada tahun 2022, Khalil melanjutkan pendidikannya di Universitas Columbia dan bahkan menikahi seorang wanita Amerika.

Peran Khalil dalam protes di Universitas Columbia pada tahun 2024 membuatnya terkenal di mata publik. Namun, banyak aktivis yang mendukung Israel menuduhnya sebagai pemimpin Columbia University Apartheid Divest (Cuad). Meskipun demikian, Khalil membantah bahwa ia memimpin kelompok tersebut.

Sikap Trump terhadap aktivis pro-Palestina, termasuk Khalil, tidaklah baik. Presiden Trump telah menuduh para aktivis ini sebagai pendukung Hamas, sebuah kelompok teroris yang dikecam oleh AS. Sementara pemerintahan Trump belum secara resmi menjelaskan alasan penangkapan Khalil, mereka menyebutnya sebagai langkah pertama dari serangkaian penangkapan yang akan dilakukan.

Manuver hukum juga terjadi dalam kasus ini, dengan pengacara Khalil berjuang agar dia dipindahkan dan dibebaskan. Mereka berpendapat bahwa Khalil hanya menggunakan hak kebebasan berbicara dalam mendukung Palestina dan menentang kebijakan AS terhadap Israel. Meski begitu, proses hukum ini mungkin akan memakan waktu untuk diselesaikan.

Polemik terus berlanjut seiring keputusan pemerintah Trump yang dituding menindas kebebasan berbicara dan aktivisme mahasiswa. Ahli hukum juga mempertanyakan apakah kebijakan luar negeri harus sejalan dengan hak individu, terutama dalam kasus deportasi seperti ini. Semua pihak terus memantau perkembangan kasus yang melibatkan Mahmoud Khalil ini.

Source link