Pemerintah melalui Istana memberikan tanggapan terkait kasus korupsi ekspor dan impor minyak mentah serta produk kilang di PT Pertamina. Dari hasil investigasi yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, ditemukan adanya dugaan manipulasi bahan bakar minyak (BBM) yang melibatkan dua anak perusahaan Pertamina, yakni Pertamina Patra Niaga dan Pertamina International Shipping.
Menurut Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi, pemerintah memberikan dukungan penuh terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan. Langkah pemberantasan korupsi ini merupakan bagian dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan komitmennya untuk melawan korupsi, baik di lembaga negara maupun BUMN.
Pemerintah juga menginstruksikan Pertamina, termasuk holding dan anak perusahaannya, untuk segera meningkatkan tata kelola setelah kasus ini terungkap. Dengan perbaikan yang dilakukan, diharapkan Pertamina dapat menjadi perusahaan yang lebih kuat dan profesional. Pertamina diakui sebagai pilar utama perekonomian nasional, sehingga langkah membersihkan dan merapikan tata kelola perusahaan merupakan langkah yang vital untuk menjaga integritas perusahaan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan keseriusannya dalam menangani kasus oplosan BBM ini. Ia menekankan pentingnya menertibkan tata kelola sektor minyak di Indonesia demi kepentingan rakyat. Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan bersikap tegas dalam memastikan kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas utama dalam penanganan kasus korupsi ini.
