Pemerintah Indonesia, melalui Kantor Presiden, telah memberikan pernyataan terkait skandal korupsi ekspor dan impor minyak mentah yang menyeret PT Pertamina. Berdasarkan hasil penyelidikan Kejaksaan Agung, terungkap dugaan manipulasi bahan bakar yang melibatkan dua anak perusahaan Pertamina, yaitu Pertamina Patra Niaga dan Pertamina International Shipping.
Hasan Nasbi, Kepala Biro Komunikasi Presiden, menegaskan dukungan penuh pemerintah terhadap upaya penegakan hukum yang sedang berjalan. Menurutnya, tindakan tegas terhadap korupsi ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi di semua sektor, termasuk BUMN.
Pemerintah juga mendorong Pertamina untuk melakukan reformasi dalam tata kelola perusahaan setelah skandal ini terungkap. Tujuan dari reformasi tersebut adalah untuk memperkuat posisi Pertamina sebagai aset nasional dan meningkatkan profesionalisme perusahaan.
Presiden Prabowo sendiri telah menegaskan keseriusan pemerintah dalam menangani kasus ini. Dia menjanjikan reformasi sektor migas sambil tetap memprioritaskan kepentingan publik dalam proses tersebut.
Pertamina dianggap sebagai salah satu pilar ekonomi utama Indonesia, oleh karena itu pembersihan operasional perusahaan diharapkan dapat membuat Pertamina muncul sebagai perusahaan yang lebih kuat, bijaksana, bertanggung jawab, dan transparan.
Menyikapi skandal ini, pemerintah berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah tegas guna memastikan kepentingan publik menjadi prioritas utama. Presiden Prabowo menegaskan bahwa pihaknya akan memberantas korupsi di semua sektor, baik di lembaga pemerintah maupun BUMN guna menciptakan tata kelola yang lebih baik.
