Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut B. Panjaitan menegaskan bahwa penguatan GovTech (Government Technology) atau INA Digital dapat meningkatkan penerimaan negara hingga 6,4% dari PDB atau sekitar Rp 1.600 triliun. Hal ini diungkapkan dalam konferensi pers DEN yang diadakan di Gedung BPPT, Jakarta, pada Kamis (9/1/2025). GovTech adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan layanan digital pemerintah yang tersebar di berbagai platform/aplikasi. Dengan adanya GovTech atau INA Digital, efisiensi pemerintahan dapat terjamin karena semua data instansi pemerintah dan penduduk Indonesia tersinkronisasi dalam satu platform data, yang memungkinkan akses dan pemantauan secara realtime.
Luhut menekankan bahwa implementasi program ini dapat menghasilkan penerimaan sebesar 6,4% dari GDP atau sekitar Rp 1.600 triliun. Dia juga menyoroti pentingnya kerja sama dan dukungan dalam mewujudkan program ini tanpa konflik atau kritik yang menghambat proses. Luhut percaya bahwa langkah digitalisasi pemerintah sangat penting, terutama setelah pengalaman sukses dalam menangani Covid-19 dan proyek Simbara untuk nikel dan kelapa sawit.
Program penguatan GovTech termasuk dalam 53 quick win yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo. Luhut memastikan bahwa program ini, termasuk GovTech, bukan hanya sekadar wacana tetapi akan segera dijalankan. GovTech sendiri telah diluncurkan pada masa Presiden Joko Widodo pada tanggal 27 Mei 2025, sebagai bagian dari Peruri. INA Digital bertujuan untuk menyatukan berbagai aplikasi pemerintah, pemerintah daerah, dan data kependudukan.
Perintah kepada Peruri sebagai GovTech Indonesia diatur dalam Perpres No. 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Indonesia dapat memperkuat kehadiran digitalnya dan meningkatkan penerimaan negara secara signifikan.
