Kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN hingga tarifnya akan menjadi 12% pada Januari 2025 masih menjadi perdebatan hangat. Penasihat Khusus Presiden Prabowo Subianto Bidang Ekonomi, Bambang Brodjonegoro, membeberkan asal muasal rencana kenaikan tersebut. Bambang, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Keuangan, mengungkapkan bahwa usulan ini sebenarnya sudah muncul saat dirinya menjabat sebagai menteri keuangan pada periode 2014-2016. Usulan tersebut berasal dari kalangan pengusaha yang menginginkan pemerintah menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) badan agar sejajar dengan Singapura.
Menurut Bambang, tarif PPh Badan di Singapura memang rendah, hanya 17%, sementara Indonesia masih berada pada level 25% sebelum akhirnya turun menjadi 22% pada 2022 setelah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Namun, Bambang mempertanyakan bagaimana pemerintah akan menjaga penerimaan pajak jika menurunkan tarif PPh Badan agar menarik investasi, namun menaikkan tarif PPN secara bertahap.
Menurut si pengusaha yang memberikan usulan tersebut kepada Bambang, pemerintah bisa menutupi kekurangan penerimaan pajak dari turunnya tarif PPh Badan dengan menaikkan tarif PPN secara bertahap. Meskipun tarif PPN akhirnya naik sesuai amanat UU HPP dari 10% menjadi 11% pada 2022 dan harus menjadi 12% pada 2025. Namun, Bambang menolak gagasan tersebut karena dianggap tidak adil bagi semua penduduk Indonesia, baik kaya maupun miskin.
Bambang mempertegas bahwa Indonesia seharusnya tidak terlalu bersaing untuk menurunkan tarif PPh Badan dengan Singapura karena kedua negara memiliki karakteristik demografi dan geografi yang berbeda. Hal tersebut membuat kompetisi tersebut dianggap tidak adil karena pengumpulan pajak di Singapura hanya untuk kebutuhan 5 juta orang, sementara Indonesia memiliki jumlah penduduk yang jauh lebih besar. Bambang berpendapat bahwa kebijakan pajak seharusnya disesuaikan dengan kondisi setiap negara.
