BMKG memperhatikan pentingnya peran sistem peradilan dalam menghadapi krisis iklim, dengan harapan kerja sama global para hakim Asia Pasifik dapat diwujudkan. Dalam konteks banjir besar di Jakarta pada Januari 2020 dan dampaknya yang terus meningkat akibat perubahan iklim, BMKG menekankan perlunya kolaborasi internasional untuk mengatasi ketidakadilan sosial dan lingkungan. Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, menyoroti bahwa perubahan iklim tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada aspek sosial dan ekonomi, yang mendorong perlunya keadilan iklim dan kesetaraan dalam tindakan yang diambil.
Dalam upaya menangani kasus-kasus degradasi lingkungan dan menegakkan komitmen iklim internasional, peran yudikatif menjadi sangat penting. BMKG menyatakan dukungannya terhadap langkah-langkah internasional dalam penanggulangan perubahan iklim, termasuk peningkatan sistem pengamatan iklim dan mekanisme peringatan dini. Diharapkan semua pihak dapat berkolaborasi untuk mengubah tantangan iklim menjadi peluang untuk masa depan yang lebih berkelanjutan dan adil.
Kebijakan yang didasarkan pada sains dan kolaborasi lintas disiplin ilmu dianggap sangat penting dalam merumuskan keputusan hukum efektif untuk mengatasi krisis iklim. Dwikorita menegaskan bahwa dengan kolaborasi dan tekad kolektif, masa depan yang lebih baik untuk generasi mendatang dan perlindungan lingkungan dapat diciptakan. BMKG menggelar Asia Pacific Judicial Training on Environment and Climate Law Adjudication sebagai langkah untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kerja sama antar negara dalam menghadapi krisis iklim di kawasan Asia Pasifik yang rentan terhadap bencana alam akibat perubahan iklim.
