Pemerintah Indonesia sedang menjalankan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke, provinsi Papua Selatan, di bidang pertanian untuk mencapai swasembada. Namun, upaya ini mulai menuai kritik karena dianggap merusak lingkungan setempat.
Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke, provinsi Papua Selatan dimulai pada 12 Juli 2024, ketika Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya, mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 835 Tahun 2024. Surat tersebut memberikan izin penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan sarana dan prasarana ketahanan pangan. Namun, izin tersebut menuai kontroversi karena melibatkan kawasan hutan Lindung, Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.
Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (PUSAKA) melaporkan bahwa proyek ini menempati kawasan hutan adat dan memiliki nilai konservasi tinggi. Beberapa pemilik tanah di Distrik Ilwayab, Marga Gebze Moyuend dan Gebze Dinaulik, mengungkapkan bahwa tanah mereka telah digusur tanpa persetujuan.
Organisasi tersebut mempertanyakan langkah pemerintah yang tidak melibatkan masyarakat adat dan organisasi lingkungan dalam pembahasan proyek ini. Mereka juga meragukan keberlanjutan proyek PSN Merauke karena belum terdapat dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan yang jelas.
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua juga mengkritik proyek ini karena melibatkan penghancuran Taman Nasional, Suaka Margasatwa, dan Cagar Alam yang dilindungi di Merauke. Mereka meminta pemerintah untuk menghentikan proyek tersebut dan mengingatkan bahwa pengembangan PSN Tebu, Bioetanol, dan Padi di Merauke dapat merusak ekosistem yang dilindungi.
Meskipun demikian, pemerintah terus melanjutkan proyek PSN di Merauke dengan harapan dapat meningkatkan ketahanan pangan dan mencapai swasembada. Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, memastikan bahwa progres proyek tersebut berjalan dengan baik, dan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, optimis bahwa Merauke dapat menjadi lumbung pangan dunia dalam dua tahun ke depan.
Optimisme pemerintah ini bertentangan dengan desakan masyarakat adat, organisasi lingkungan, dan LBH Papua yang menuntut penghentian proyek PSN di Merauke karena dianggap merugikan lingkungan dan hak-hak masyarakat setempat.
