Pemerintah Provinsi Jakarta membuka fakta bahwa sebanyak 75 ribu penduduk Tangerang Selatan (Tangsel) masih memegang kartu tanda penduduk (KTP) Jakarta.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, Budi Awaluddin, mengungkapkan informasi tersebut yang diperoleh langsung dari Kepala Dinas Tangerang Selatan.
Menurut Budi, “Kepala Dinas Tangsel menyampaikan bahwa sekitar 75 ribu penduduk dengan KTP Jakarta tinggal di Tangsel.”
Lebih lanjut, Budi menyatakan bahwa penduduk Tangsel yang memegang KTP Jakarta telah tinggal selama 25 tahun di luar Jakarta. Bahkan, iuran BPJS mereka dibayarkan oleh Pemprov Jakarta.
Budi menyebut, “Mereka sudah tinggal selama 25 tahun di sana tetapi iuran BPJS mereka dibayarkan oleh kami, belum lagi mereka masih mendapatkan Kartu Jakarta Pintar dari kami.”
Fakta ini dinilai sebagai sebuah kesalahan administrasi penduduk, sehingga Pemprov Jakarta mulai menerapkan kebijakan penataan kependudukan dengan menonaktifkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di KTP mereka.
Budi mengungkapkan, “Kami melakukannya agar Jakarta menjadi lebih baik sehingga data-data kami lebih akurat dan kebijakan yang kami atur menjadi lebih baik.”
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Joko Agus Setyono, menyatakan bahwa pihaknya terus berupaya menyelesaikan masalah pendataan dan administrasi kependudukan di DKI Jakarta. Hal ini penting untuk mengatasi masalah ketahanan pangan dan memastikan bantuan sosial tepat sasaran.
Pemprov DKI Jakarta memiliki program bantuan sosial seperti KJP, subsidi pangan, subsidi transportasi, dan bantuan sosial lainnya. Dengan data administrasi kependudukan yang akurat, penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran.
Joko menekankan perlunya dukungan dan arahan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil agar data kependudukan lebih akurat dan penggunaan APBD untuk bantuan sosial lebih tepat.
DKI Jakarta memiliki karakteristik yang unik, dengan jumlah penduduk yang sangat bervariasi antara siang dan malam hari. Hal ini membuat pendataan dan administrasi kependudukan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah setempat.
