Oleh: Prabowo Subianto [diambil dari Buku 1 Kepemimpinan Militer: Catatan dari Pengalaman Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto]
Meningkatkan Penghasilan ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan Pejabat Negara.
Peningkatan pendapatan guru, dosen, aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan POLRI telah menjadi masalah yang dikenal luas. Menurut pendapat saya, perlu untuk meningkatkan pendapatan para pejabat negara secara layak. Saya percaya bahwa dengan pendapatan yang layak, kita dapat menuntut para pejabat negara untuk bekerja secara profesional dan tanpa korupsi. Selain itu, dengan pendapatan yang bersaing dengan sektor swasta, kita dapat menarik individu terbaik untuk menjadi guru, dosen, ASN, TNI, dan POLRI.
Sebagai Menteri Pertahanan, saya merasa tidak nyaman mengetahui perbedaan kesejahteraan prajurit di Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga, bahkan lebih rendah dari Amerika. Kesejahteraan prajurit TNI harus menjadi tanggung jawab utama. Negara harus menemukan cara untuk meningkatkan pendapatan mereka.
Pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan pemenuhan kebutuhan rumah bagi generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) juga menjadi hal yang penting.
Indonesia memiliki kapasitas untuk mempercepat pembangunan ekonomi pedesaan dengan mendistribusikan dana APBN langsung ke desa dan organisasi yang menggerakkan ekonomi rakyat seperti Koperasi Unit Desa, koperasi tani dan nelayan, serta koperasi pasar.
Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto ke 23% adalah langkah yang perlu diambil. Negara perlu meningkatkan pendapatan pajak dan bukan pajak untuk mendukung program pemerintah.
Saya percaya bahwa dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat mencapai kemakmuran yang lebih merata dan adil bagi seluruh rakyatnya.