Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan adalah sangat penting dalam upaya menciptakan pemerintahan yang transparan, efektif, dan bertanggung jawab.
Reformasi dalam bidang politik, hukum, dan birokrasi bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi tindakan yang merugikan masyarakat, seperti korupsi, penggunaan narkoba, judi, dan penyelundupan.
Tindakan pencegahan dan penanggulangan terhadap korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan harus dilaksanakan dengan kebijakan yang kuat dan konsisten. Langkah ini tidak hanya mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menjunjung nilai integritas dan keadilan, tetapi juga untuk melindungi generasi penerus dari ancaman yang dapat menghambat potensinya.
Sebagai respons terhadap dinamika dan evolusi suatu bangsa, struktur pemerintahan harus senantiasa dinamis dan berinovasi untuk tetap sesuai dengan aspirasi rakyat.
Langkah-langkah ini diharapkan dapat menjamin kondisi yang mendukung perkembangan serta kemajuan bangsa dalam berbagai bidang.
Prabowo dan Gibran berkomitmen untuk memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan, dengan cara:
Reformasi Politik:
– Mengatur sistem pendanaan dan pembiayaan politik yang menjamin independensi, transparansi, mencegah korupsi, dan menjaga keberlangsungan demokrasi.
– Membangun Single Identity Number (SIN) dan Sistem Informasi Administrasi dan Database Kependudukan untuk mencegah identitas ganda dan penyalahgunaannya.
– Menjamin penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang berkualitas dan berintegritas.
– Menjamin hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.
Reformasi Hukum:
– Mendirikan Pusat Legislasi Nasional sebagai think-tank dalam penyusunan kajian terkait dengan peraturan perundang-undangan.
– Mewujudkan penegakan hukum yang adil, tidak tebang-pilih, transparan, dan mewujudkan penerapan reformasi birokrasi yang berkualitas.
– Menegakkan supremasi hukum tanpa diskriminasi, adil, dan transparan.
– Meningkatkan kompetensi hakim dan aparat peradilan lainnya dan penguatan independensi peradilan.
– Memperkuat gerakan pemberantasan korupsi secara lebih sistematis.
Pemberantasan Narkoba, Judi, dan Penyelundupan:
– Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba.
– Memperkuat lembaga rehabilitasi penyalahgunaan narkoba.
– Meningkatkan program deteksi dini penyalahgunaan di kalangan pelajar dan mahasiswa.
– Meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum dalam upaya pemberantasan narkoba.
– Menutup semua akses ke situs perjudian online.
– Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi.
– Meningkatkan program deteksi dini di kalangan masyarakat terkait tindak pidana perjudian.
– Memperkuat deteksi dan pencegahan tindak pidana penyelundupan manusia.
– Memperkuat deteksi dan pencegahan tindak pidana penyelundupan barang ilegal, termasuk narkoba.
Reformasi Tata Kelola Pemerintahan:
– Meninjau dan membahas kembali pemekaran daerah administrasi berdasarkan penelitian mendalam.
– Meningkatkan pendapatan negara baik dari pajak maupun bukan pajak.
– Mendirikan Badan Penerimaan Negara yang baru.
– Menaikkan batas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan menurunkan tarif PPh 21.
– Mencegah kebocoran pendapatan negara dan pajak di bidang sumber daya alam.
– Menghentikan praktik manipulasi dalam pelaporan kegiatan ekspor.
– Memperbaiki birokrasi dan manajemen ekspor-impor nasional.
– Menciptakan pemerintahan yang berbasis digitalisasi untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, inklusif, dan efisien.
– Pembebasan pajak penghasilan selama tiga tahun pertama untuk UMKM yang baru berdiri dan terdaftar secara resmi.
