Pemerintah melarang kementerian/lembaga serta pemerintah daerah untuk tidak mengangkat pegawai non-ASN atau honorer mulai 28 November 2023. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas menegaskan mekanisme ini akan dirumuskan bersama dalam peraturan pemerintah. “Dengan demikian tidak boleh Bupati mengangkat non-ASN baru dan kita sesuaikan dengan keuangan,” tegas Anas dalam Rapat Kerja dengan Komisi II, Senin (13/11/2023).
Hal ini dilakukan untuk menjaga belanja pegawai karena belanja pegawai pemerintah daerah telah melampaui 40%, bahkan ada yang mencapai 50%. Anas khawatir jika belanja pegawai terlalu besar, maka belanja untuk pembangunan di daerahnya menjadi kurang maksimal. “Sehingga kemampuan keuangan daerah akan menjadi kunci dari soal ini,” kata Anas.
Dari data terakhir, Anas mengungkapkan total non-ASN mencapai 2,35 juta pegawai. Jumlah ini akan berkurang seiring dengan adanya non-ASN yang lulus seleksi 2021 sebanyak 1,585 pegawai, kemudian non-ASN lulus seleksi 2022 sebanyak 317.148 pegawai. Lalu, peserta seleksi CASN 2023 sebanyak 669.054 honorer. Anas menegaskan proses seleksi ini sedang berlangsung. Dengan demikian, dia memperkirakan sisa jumlah honorer atau non-ASN akan mencapai 1,6 juta jiwa pada 2024.
